Prabowo Rotasi 22 Pejabat di Kementerian Keuangan, Bacalah Rinciannya

Dalam langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rotasi jabatan signifikan di Kementerian Keuangan, yang mempengaruhi 22 pejabat Eselon I. Rotasi ini, yang diresmikan melalui Keputusan Presiden No. 83/TPA Tahun 2025 dan berlaku mulai 23 Mei 2025, menandai upaya penuh tekad untuk mengoptimalkan fungsi kementerian, khususnya di bidang-bidang penting bagi kesehatan keuangan negara kita.

Rotasi ini meliputi penunjukan pejabat-pejabat kunci yang sangat penting bagi tujuan Kementerian Keuangan. Sebanyak sembilan direktur jenderal baru diangkat, bersama dengan sekretaris jenderal baru, inspektur jenderal baru, dua kepala instansi, dan sembilan staf ahli. Setiap peran ini sangat penting dalam upaya kita meningkatkan pengelolaan anggaran dan efektivitas operasional.

Contohnya, Bimo Wijayanto, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, membawa pengalaman yang luas yang dapat mengubah strategi pengumpulan pajak. Demikian pula, Djaka Budhi Utama, yang diangkat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, diharapkan dapat meningkatkan pengamanan perbatasan dan pendapatan melalui proses yang lebih efisien. Masyita Crystalline, yang bertugas memimpin Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, akan fokus memastikan bahwa sistem keuangan kita tetap kokoh dan tangguh.

Rotasi ini bukan sekadar pergantian figur; ini tentang memanfaatkan keahlian pejabat berpengalaman dalam kapasitas baru. Dengan menempatkan individu-individu yang memiliki rekam jejak terbukti di posisi penting, kita bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif yang mendorong kerja sama antar lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kejelasan harapan kinerja bagi pejabat yang baru diangkat. Kejelasan ini sangat penting agar setiap anggota memahami tanggung jawab mereka dalam mengelola anggaran negara secara efektif.

Kami yakin bahwa rotasi strategis ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menumbuhkan lingkungan akuntabilitas di dalam kementerian. Saat pejabat-pejabat baru ini menjalankan peran mereka, mereka memikul tanggung jawab untuk memastikan kerangka keuangan kita tidak hanya efektif tetapi juga inovatif. Kinerja mereka akan secara langsung mempengaruhi kapasitas kita dalam mengelola anggaran negara, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kita.